Masalah dan Anatomi Kemiskinan di Masyarakat Indonesia
Sejak datangnya krisis ekonomi, hampir sebagian besar masyarakat Indonesia berada dalam persoalan kemiskinan. Banyak orang jatuh miskin karena diberhentikan dari tempat kerjanya dan usahanya bangkrut. Sehingga orang tidak mempunyai penghasilan memadai untuk memenuhi kebutuhan dasar hidupnya. Saat krisis ekonomi melanda Indonesia dipertengahan tahun 1997 sampai sekarang ini, disinyalir jumlah penduduk miskin mengalami peningkatan yang sangat tajam. Di tahun 1997 penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan jumlahnya sekitar 12 juta jiwa, namun jumlahnya meningkat pada pertengahan tahun 1998 yaitu menjadi sekitar 80 juta jiwa. Sedangkan angka kemiskinan absout di pedesaan pada saat itu telah mencapai 53 % dan di perkotaan sekitar 39 % (ILO 1998: 99).
Melihat masalah kemiskinan di dalam masyarakat Indonesia, pada kenyataannya seperti melihat gambaran dengan spektrum penuh rona yang sangat luas dan beragam. Masalah kemiskinan yang melanda masyarakat Indonesia dapat terlihat dalam dua tingkatan, yaitu tingkatan yang bersumbu “vertikal” dan tingkatan yang bersumbu “horizontal”. Dengan melihat kondisi Negara Indonesia yang sangat luas dan terdiri dari berbagai daerah/wilayah maka kemiskinan tingkat horizontal yang membedakan antara satu daerah/wilayah dengan daerah/wilayah lain menjadi nyata (faktual) ada. Kesenjangan antara kota dan desa atau pusat dan daerah menjadi suatu kenyataan yang tidak dapat diabaikan.
Melihat anatomi kemiskinan di dalam masyarakat Indonesia, pada kenyataannya bersumber dari adanya kesenjangan dan ketimpangan struktur masyarakat di bidang sosial-ekonomi, sosial-budaya dan sosial-politik. Kesenjangan dan ketimpangan struktur masyarakat yang dialami bangsa Indonesia ini salah satu penyebab makin besarnya kemiskinan yang terjadi di masyarakat luas. Kesenjangan dan ketimpangan masyarakat “atas-bawah” di bidang sosial-ekonomi yang terus berjalan, menjadikan makin banyaknya masyarakat lapisan bawah (strata masyarakat menengah ke bawah) yang mengalami kemiskinan struktural.
Di bidang sosial-budaya kondisi kemiskinan yang terjadi dalam masyarakat kita juga terlihat dalam berbagai aspek kehidupan yang dijalaninya. Mulai dari pergeseran tata nilai dalam masyarakat, orientasi hidup yang salah prioritas, tercabiknya tata nilai dan budaya setempat, rendahnya tingkat pendidikan formal masyarakat, rendahnya ketrampilan dan profesionalisme tenaga kerja, keterbatasan pemeliharaan kesehatan di masyarakat hingga keadaan masyarakat yang cenderung individualistik, hedonistik dan materialistik. Keadaan sosial-budaya masyarakat Indonesia yang berada dalam kondisi transisi antara masyarakat tradisional agraris menggapai masyarakat modern industrial terlihat semakin senjang dan semakin sukar dijembatani.
Problem-problem kemiskinan yang dihadapi masyarakat dan bangsa Indonesia pada saat sekarang ini antara lain yaitu 1) Pemenuhan kebutuhan dasar berupa sandang-pangan-papan, 2) Langkanya kesempatan kerja (banyak pengangguran), 3) Pemenuhan kebutuhan dasar dalam hal pendidikan dan kesehatan, 4) Sukarnya membuka lapangan kerja baru terutama bagi masyarakat menengah kebawah, 5) Biaya hidup yang makin mahal, 6) Rendahnya tingkat pendidikan formal masyarakat lapisan bawah serta rendahnya tingkat ketrampilan tenaga kerja dalam negeri, 7) Kemiskinan sosial-budaya akibat pengaruh negatif informasi global, 8) Kesenjangan pembangunan antara kota-desa dan pusat-daerah, 9) Apatisme dalam berperan serta pada proses pembangunan akibat beum terpenuhinya kebutuhan dasar, 10) Terbatas dan tidak adanya tabungan dari masyarakat menengah kebawah, 11) Sukarnya mendapatkan akses dalam mendapatkan modal usaha bagi masyarakat menengah kebawah (Pawitro 2002).
Solusi Dalam Penanggulangan Kemiskinan
Kemiskinan merupakan masalah utama yang harus diatasi. Kemiskinan ditandai dengan kerentanan, ketidakberdayaan, keterisolasian, dan ketidakmampuan untuk menyampaikan aspirasi. Selain itu, kondisi miskin dapat berakibat antara lain : (1) secara sosial ekonomi dapat menjadi beban masyarakat, (2) rendahnya kualitas dan produktifitas sumber daya manusia di daerah, (3) rendahnya partisipasi aktif masyarakat, (4) menurunnya ketertiban umum dan ketentraman masyarakat, (5) menurunnya kepercayaan masyarakat terhadap birokrasi dalam memberikan peayanan kepada masyarakat, dan (6) kemungkinan pada merosotnya mutu generasi (lost generations).
Berdasarkan permasalahan di atas maka diperlukan upaya yang sungguh-sungguh dalam merumuskan strategi penanggulangan kemiskinan secara komprehensif, terpadu antar kebijakan dan antar pelaku pemerintahan pusat-daerah bersama-sama dengan masyarakat madani, swasta, serta kelompok masyarakat lokal. Adapaun strategi pokok yang dipakai dalam penanggulangan kemiskinan adalah :
1. Creating opportunities, yakni pemerintah bersama sektor swasta dan masyarakat menciptakan kesempatan kerja dan kesempatan berusaha bagi masyarakat miskin.
2. Community empowerment, yakni pemerintah, sector swasta dan masyarakat memperdayakan masyarakat miskin agar dapat memperoleh kembali hak-hak ekonomi, sosial, dan politiknya, mengontrol keputusan yang menyangkut kepentingannya, menyalurkan aspirasi, mengidentifikasi masalah dan kebutuhannya sendiri.
3. Capacity Building, yakni pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat meningkatkan kapasitas atau kemampuan masyarakat miskin agar mampu bekerja dan berusaha secara lebih produktif, dan memperjuangkan kepantingannya.
4. Social protection, yakni pemerintah melalui kebijakan publik mengajak sector swasta dan masyarakat memberikan perlindungan sosial bagi masyarakat miskin.
Akhirnya, negara Indonesia secara geografis dan klimatologis merupakan Negara yang mempunyai potensi ekonomi yang sangat tinggi. Dengan garis pantai yang terluas di dunia, iklim yang memungkinkan untuk pendayagunaan lahan sepanjang tahun, hutan dan kandungan bumi yang sangat kaya, merupakan bahan yang utama untuk membuat Negara Indonesia menjadi negara yang kaya. Suatu perencanaan yang bagus yang mampu memanfaatkan semua bahan baku tersebut secara optimal, akan mampu mengantarkan Negara Indonesia menjadi Negara yang adil, makmur, sentosa.
Daftar Acuan
Bintoro, Bambang. 2002. Peran Pemerintah Pusat Dan Daerah Dalam Penangguangan Kemiskinan. Makalah pada Seminar Nasional tentang Pemberdayaan Masyarakat Bagi Penanggulangan Kemiskinan. Bandung: tidak diterbitkan.
ILO. 1998. Employment Chalenges of Indonesian Economic Crisis. Jakarta: United Nations Development Programme.
Mitchell, Duncan. 1984. Sosiologi: Suatu Analisa Sistem Sosial. Jakarta: PT. Bina Aksara.
Udjianto, Pawitro. 2002. Upaya Penanggulangan Kemiskinan Di Tingkat Desa. Makalah pada Seminar Nasional tentang Pemberdayaan Masyarakat Bagi Penanggulangan Kemiskinan. Bandung: tidak diterbitkan.
Peters, A.A.A.G. dan Koesriani Siswosoebroto. 1988. Hukum dan Perkembangan Sosiologi. Jakarta : Pustaka Sinar Harapan.
Razak, Puddu. 2002. Model Pengembangan Ekonomi Lokal dalam Konteks Pemberdayaan Masyarakat Lokal. Makalah pada Seminar Nasional tentang Pemberdayaan Masyarakat Bagi Penanggulangan Kemiskinan. Bandung: tidak diterbitkan.
Soegijoko, Sugijanto, 1994. Strategi Pengembangan Wilayah dalam Pengentasan Kemiskinan. Nomor 15/Oktober.
Sunarto, Kamanto, 2004. Pengantar Sosiologi (Edisi Revisi). Jakarta: FE-UI.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar