MENGGALI POTENSI LEADERSHIP (KEPEMIMPINAN)

Pendahuluan

Dalam suatu organisasi, terkait mengenai keberhasilan maupun kegagalan dalam mencapai tujuannya, maka kepemimpinan memegang peranan yang signifikan untuk mewujudkan tujuan organisasi tersebut. Kecakapan pemimpin dengan segala potensi yang terkandung didalamnya, sangat diperlukan guna menggerakkan anggotanya demi tercapainya tujuan bersama yang telah ditetapkan. Ketrampilan memimpin (leadership skill) untuk mengarahkan, menjadi faktor yang sangat penting demi tercapainya efektivitas pemimpin (Djamin, 1995:251). Seorang pemimpin harus mampu memacu dirinya guna meningkatkan potensi kepemimpinan secara berkesinambungan sehingga mampu menjadikannya sebagai perilaku yang patut dijadikan sebagai seorang pemimpin. Dalam manajemen, tanpa adanya pemimpin ibarat perahu yang terombang ambing di tengah laut yang landai. Tujuan perahu sebenarnya hendak menuju dermaga, namun karena tidak ada yang mengarahkan, maka perahu tersebut hanya bergerak mengikuti arah angin. Apalagi dalam memimpin sebuah organisasi yang besar, yang didalamnya masih terdapat berbagai permasalahan baik internal maupun eksternal seperti organisasi Polri. Dibutuhkan sosok pemimpin yang mampu bersikap terpuji, mengarahkan, inovatif, visioner, dan memiliki intelejensia yang tinggi.
Ada beberapa ahli yang mengupas teori-teori mengenai kepemimpinan. Menurut Rauch & Behling (1984:46), “Kepemimpinan adalah proses mempengaruhi aktivitas-aktivitas sebuah kelompok yang diorganisasi ke arah pencapaian tujuan”. Kemudian, definisi lain mengenai kepemimpinan yaitu “kemampuan seseorang untuk mempengaruhi orang lain dalam hal ini bawahannya sedemikian rupa, sehingga orang lain itu mau melakukan kehendak pemimpin meskipun secara pribadi hal itu mungkin tidak disenanginya” (Siagian dalam Kadarmanta, 2007:299). Pada kesempatan lain, George R.Terry (1960) berpendapat bahwa “kepemimpinan adalah proses mempengaruhi individu atau kelompok untuk menentukan tujuan dan sekaligus mencapai tujuan tersebut”. Dari sekian pendapat para ahli tersebut maka dapat disimpulkan bahwa “kepemimpinan merupakan suatu seni untuk mempengaruhi individu atau kelompok guna mengikuti kehendak pemimpin dalam mencapai suatu tujuan organisasi”. Dengan demikian kepemimpinan memainkan peran yang sangat krusial dari keseluruhan upaya organisasi untuk meningkatkan kinerja yang berkualitas menjadi suatu nilai yang mengandung makna positif bagi perkembangan suatu organisasi.

Pemimpin Yang Berkualitas

Pemimpin Polri pada Era Reformasi sekarang ini, haruslah seorang yang mampu mengikuti perkembangan masyarakat yang selalu berubah dengan cepat. Kritisisasi masyarakat yang demikian dominan, harus dengan cepat ditransformasi oleh pemimpin Polri menjadi suatu kebijakan dalam membangun kultur kinerja organisasi. Kesemuanya ini tentunya berlandaskan pada visi dan misi Polri itu sendiri untuk membangun kepercayaan masyarakat, demi terciptanya keamanan dan ketertiban masyarakat dalam beraktifitas dan bersosialisasi.

1. Kualifikasi Pemimpin Polri Yang Transformasional

Sebagaimana telah dibahas pada bagian pendahuluan diatas, seorang pemimpin yang transformasional tidak hanya mengandalkan peran bawahan, tetapi harus mampu menciptakan suatu kondisi kepemimpinan yang dapat membangun kinerja organisasinya. Pemimpin tersebut harus memiliki komitmen untuk mencapai sasaran organisasi dengan ketentuan-ketentuan yang telah dibuat, tentunya dengan mengesampingkan kepentingan-kepentingan yang berada diluar koridor sasaran organisasi tersebut. Kepemimpinan transformasional didefinisikan sebagai kemampuan pemimpin untuk memberi kepercayaan penuh terhadap bawahan, cepat tanggap menyesuaikan dengan lingkungan yang selalu berubah, serta mampu menggunakan informasi yang berada disekitarnya untuk kepentingan pelayanan yang maksimal (Warsito, 2004:34).
Pemimpin yang mau memberikan tanggungjawab pekerjaan pada bawahannya, baik itu pemberian kuasa maupun pendelegasian wewenang menunjukkan sikap keterbukaan seorang pemimpin pada bawahannya. Dengan demikian dapat dihindari sikap saling curiga antara bawahan dan atasan atas pelaksanaan tugas yang diembannya, sehingga peran pemimpin dapat mengoptimalkan kinerja bawahannya guna mewujudkan tercapainya sasaran organisasi. Perubahan lingkungan yang sedemikian cepat, harus ditanggapi oleh pemimpin dengan cepat pula. Ia harus menyadari tentang apa yang telah terjadi di lingkungannya, sehingga dapat mengevaluasi perbedaan kondisi tersebut guna memperbaiki ketertinggalan organisasinya dalam mengikuti perubahan lingkungan yang telah terjadi. Pemimpin Polri juga harus memiliki kemampuan untuk berkomunikasi secara efektif dan efisien dengan para bawahannya di daerah, sehingga segala kebijakan maupun perintah yang harus diikuti dapat sampai pada level bawah. Komunikasi ini juga penting untuk mengetahui apa yang menjadi kendala pada bawahan untuk membantu mengembangkan kemampuan bawahan agar semakin meningkat. Pengembangan kemampuan bawahan diperlukan sebagai upaya mendorong dan memotivasi serta melatih bawahan agar kelak menjadi pemimpin masa depan.
Oleh sebab itu, kepemimpinan transformasional diharapkan memiliki sifat-sifat antara lain:
a. Memberi contoh melalui bentuk keteladanan.
b. Transparan, terbuka dan apa adanya.
c. Membina hubungan baik antara atasan dan bawahan.
d. Menciptakan situasi komunikasi yang harmonis.
e. Mampu mendelegasikan tugas dan wewenang pada bawahan.
Dengan sifat-sifat diatas, diharapkan pemimpin Polri mampu melakukan reformasi secara keseluruhan, terutama sekali menyangkut reformasi kultural, yaitu mampu mengikutsertakan anggota Polri dalam membina hubungan yang harmonis antara Polri dan masyarakat. Hubungan tersebut memberikan kedudukan Polri pada 3 aspek yang diharapkan yaitu:
a. Mau mensejajarkan diri dengan masyarakat, sehingga tercipta kemitraan yang seimbang dalam menyelesaikan segala permasalahan yang timbul di masyarakat.
b. Setiap anggota Polri pada akhirnya menganggap masyarakat seperti atasannya, yang apabila tidak dapat memenuhi tanggungjawabnya maka akan ada beban moral dari polisi tersebut untuk segera menuntaskannya.
c. Polri pada akhirnya memposisikan dirinya sebagai aparat pelindung, pangayom, dan pelayan masyarakat sehingga akan timbul kepercayaan dari masyarakat (Suparlan, 2003, 2004).

2. Tantangan dan Kendala Pemimpin Polri Dalam Membangun Organisasinya

Sebagaimana dibahas pada bagian sebelumnya, kriteria pemimpin yang diharapkan Polri dibutuhkan guna menumbuhkembangkan kultur kinerja yang profesional, secara berjenjang dari bawah sampai ke atas untuk mewujudkan harapan masyarakat akan adanya reformasi Polri yang didengungkan pasca pemisahan dari ABRI. Untuk itu tantangan yang dihadapi pemimpin Polri untuk mewujudkan kemandirian dan keprofesionalannya, antara lain:
a. Komitmen pada arah reformasi. Setiap pemimpin dalam organisasi Polri harus memiliki komitmen guna mendorong bawahannya untuk mau merubah tampilannya agar membawa kebaikan dan manfaat bagi semua pihak.
b. Terus mencoba mencari peluang yang inovatif guna berubah, bertumbuh dan berkembang dengan segala resiko yang ada, serta mau belajar dari kesalahan yang telah dibuat. Karena mengelola organisasi sebesar Polri tidak mungkin luput dari kesalahan baik itu kesalahan prosedural, individu maupun organisatorial.
c. Menguasai perubahan global yang terjadi. Dinamika global yang terjadi di lingkungan sekitar Polri, membuat pemimpin Polri harus pandai memprediksi kemungkinan-kemungkinan yang terjadi pada masa yang akan datang. Pemimpin Polri jangan selalu berkaca pada masa yang lampau saja, namun yang terpenting bagaimana masa yang akan datang membawa kemungkinan-kemungkinan (baik itu bersifat buruk maupun baik) bagi organisasi Polri.
d. Meraih kepercayaan masyarakat. Masyarakat tentunya menghendaki Pemimpin Polri yang mampu membangun terwujudnya hubungan yang tulus antara masyarakat dan Polri guna mendapatkan kepercayaan dari masyarakat. Kepercayaan tersebut didapatkan melalui perubahan kinerja Polri yang harus semakin profesional seiring dengan semangat kemandirian Polri dalam berorganisasi. Kepercayaan tersebut tentunya tidak mudah didapat, dikarenakan Pemimpin Polri juga harus memperhatikan kinerja organisasi tingkat daerah. Sehingga disinilah peran dari Pemimpin untuk bisa mendelegasikan wewenangnya, sekaligus sebagai alat monitor keberhasilan kepemimpinannya pada tingkat daerah.
Namun di tengah eforia semangat kemandirian Polri tersebut, terdapat beberapa kendala yang sering dihadapi oleh Pemimpin Polri, antara lain:
a. Masih adanya pemimpin yang berfikiran untuk mengutamakan kepentingan sesaat tanpa mampu melihat ke depan atau menyesuaikan dengan perkembangan lingkungan saat ini. Sehingga sering muncul kasus pemimpin yang memanfaatkan kondisi kepemimpinannya untuk memperkaya diri sendiri, bertindak sewenang-wenang terhadap bawahan, serta melukai hati rakyat.
b. Terperangkap pada kejayaan masa lampau. Perubahan Era Orde Baru menjadi Era Reformasi membawa dampak pada seluruh birokrasi kenegaraan, masyarakat kini memiliki peranan yang penting untuk membawa pemerintahan kearah good governance, tak luput pula Polri. Namun masih adanya pemimpin yang hanya memahami perilaku masa lampau, memimpin dengan pola-pola lama, serta bersembunyi dibalik semangat reformasi Polri. Sehingga terkadang ada suatu missing link antara pemimpin transformasional dengan pemimpin ortodoks, hal ini yang membuat bawahan hanya sebagai sapi perahan saja.
c. Tidak memiliki keahlian dan intelejensia yang tinggi. Polri saat ini dihadapkan pada kenyataan yang membuat tantangan semakin berat, berbeda dengan masa yang lalu, saat ini Polri menghadapi masyarakat yang kritis. Hampir semua kebijakan Polri selalu mendapat sorotan dari publik, hal ini tentunya membuat Polri harus merubah cara pandangnya. Perubahan cara pandang tersebut dapat diraih melalui jenjang pendidikan, semakin tinggi pendidikan yang diraih pemimpin Polri tersebut maka akan semakin berpengaruh pada proses pengambilan keputusan. Sehingga terkadang, ada pemimpin Polri yang dihadapkan pada suatu situasi tertentu, tidak dapat mengambil keputusan yang menyebabkan terjadinya penyalahgunaan wewenang.