DASAR-DASAR PENGAMBILAN KEPUTUSAN

Pendahuluan

Pengambilan keputusan menjadi hal yang penting dalam organisasi Polri dan melekat pada seluruh personel Polri di dalam menjalankan tugasnya sebagai anggota dalam suatu organisasi atau dalam tugasnya sebagai aparat negara penegak hukum maupun sebagai pelayan masyarakat. Sebagai organisasi yang besar, maka Polri tentunya mempunyai visi dan misi yang harus dicapai melalui langkah-langkah yang diambil atau dilakukan oleh seluruh personel Polri itu sendiri mulai dari level yang terendah sampai dengan level yang tertinggi, dimana langkah-langkah itu didasari dan dimulai oleh adanya suatu pengambilan keputusan yang tepat dari personel yang melaksanakan tugasnya, supaya tidak terjadi kesalahan-kesalahan yang justru dapat menghambat pencapaian visi, misi ataupun tujuan organisasi Polri itu sendiri.
Bagaimana keputusan itu diambil?, marilah kita mulai dengan menggambarkan bagaimana hendaknya individu berperilaku dalam rangka memaksimalkan atau mengoptimalkan hasil dari suatu tujuan tertentu, yang nantinya kita menyebut ini adalah suatu proses pengambilan keputusan rasional, dalam proses pengambilan keputusan, pengambil keputusan yang optimal adalah rasional. Artinya, dia membuat pilihan memaksimalkan dalam batas-batas tertentu. Pilihan-pilihan dibuat dengan mengikuti model pengambilan keputusan rasional enam langkah (Robbins, 2001: 102).

Langkah-langkah Pengambilan Keputusan

Model pengambilan keputusan rasional enam langkah tersebut dimulai dengan penetapan masalah, dimana masalah itu ada apabila ada kesenjangan antara keadaan nyata dan keadaan yang diinginkan dari persoalan yang ada, hal ini menjadi sangat penting mengingat banyak keputusan buruk yang diambil berasal dari pengambil keputusan yang meremehkan persoalan atau menetapkan permasalahan yang salah, sebagai contoh dalam hal kalkulasi anggaran operasional kepolisian dan kita menemukan lebih dari yang dinggarkan maka kita menetapkan sebuah masalah.
Tahap berikutnya, pengambil keputusan perlu untuk mengidentifikasi kriteria yang penting dalam menyelesaikan masalah, dalam langkah ini pengambil keputusan menetapkan apa yang relevan didalam pengambilan keputusan, langkah ini membawa kepentingan, nilai, dan pilihan-pilihan pribadi yang sama ke dalam proses. Identifikasi ini penting karena apa yang dianggap relevan oleh seseorang mungkin tidak relevan bagi orang lain, juga perlu diingat bahwa faktor apa saja yang tidak diidentifikasi dalam tahap ini dianggap tidak relevan bagi pengambil keputusan.
Langkah ketiga adalah mempertimbangkan kriteria yang sudah diidentifikasi untuk memberikan prioritas yang benar dalam suatu keputusan, mengingat jarang terjadi bahwa semua kriteria yang sudah diidentifikasi tersebut sama pentingnya.
Langkah keempat menuntut pengambil keputusan untuk menghasilkan alternatif yang mungkin bisa berhasil untuk dapat menyelesaikan masalah. Dalam langkah ini tidak perlu dibuat percobaan-percobaan untuk dapat menilai alternatif-alternatif ini, hanya saja kita perlu untuk mendaftarkannya atau membuat daftar.
Langkah kelima adalah apabila alternatif sudah dihasilkan, maka pengambil keputusan harus secara kritis menganalisis dan mengevaluasi masing-masing, hal ini dilakukan dengan membuat peringkat dari setiap alternatif dari masing-masing kriteria, sehingga kekuatan dan kelemahan dari masing-masing alternatif menjadi jelas ketika dibandingkan dengan kriteria dan bobot yang telah ditetapkan dalam langkah kedua dan ketiga.
Langkah terakhir dalam model ini menuntut penghitungan keputusan optimal, hal ini dibuat dengan mengevaluasi masing-masing alternatif terhadap kriteria berbobot dan memillih alternatif dengan skor tertinggi.
Selanjutnya setelah mengetahui langkah-langkah tersebut maka pengambilan keputusan tidak akan lengkap tanpa dimasukannya etika, karena pertimbangan etis seharusnya merupakan suatu kriteria yang penting dalam pengambilan keputusan organisasional, dalam hal pengambilan keputusan maka ada tiga kriteria keputusan etis (Robbins, 2002: 115).
Kriteria yang pertama adalah kriteria utilarian, dimana keputusan-keputusan diambil atas dasar hasil atau konsekuensi mereka, tujuan ini adalah memberikan kebaikan untuk jumlah yang terbesar, hal ini konsisten dengan tujuan-tujuan seperti efisiensi, produktifitas, dan keuntungan yang tinggi. Dengan memaksimalkan keuntungan suatu eksekutif dapat dapat berargumen ia sedang menjamin kebaikan terbesar untuk jumlah terbesar. Kriteria lain adalah penekanan terhadap hak. Kriteria ini membolehkan bagi individu untuk mengambil keputusan yang konsisten dengan kebebasan dan keistimewaan mendasar seperti dikemukakan dalam dokumen-dokumen seperti Piagam Hak Asasi. Suatu tekanan pada hak dalam pengambilan keputusan berarti melindungi dan menghormati hak dasar dari para individu, seperti misalnya hak keleluasaan pribadi, kebebasan berbicara, dan proses hak perlindungan. Kriteria ketiga adalah menekankan pada keadilan. Hal ini mensyaratkan individu untuk mengenakan dan memperkuat aturan-aturan secara adil dan tidak berat sebelah sehingga ada pembagian manfaat.
Dalam perilaku pengambilan keputusan etis ada faktor-faktor yang mempengaruhi, hal tersebut terkait dan disebabkan oleh moral individu dan moral lingkungan kerja yang mendorong kegiatan yang tdak etis. Bukti menandakan bahwa tindakan etis dan tidak etis sebagian besar merupakan suatu fungsi baik dari karakeristik individu maupun lingkungan dimana seorang individu bekerja.
Tahap-tahap perkembangan moral adalah suatu penilaian dari kapasitas seseorang untuk menimbang apakah secara moral benar, makin tinggi perkembangan moral seseorang maka makin kurang ia bergantung pada pengaruh-pengaruh dari luar dan dari situ, maka cenderung ia akan melakukan tindakan yang etis atau berperilaku yang tidak etis. Individu yang telah maju ketahap yang lebih tinggi akan memberikan nilai yang lebih tinggi pada hak orang lain, tak perduli akan pendapat mayoritas, dan kemungkinan besar akan menantang praktek-praktek organisasi yang mereka yakini secara pribadi adalah keliru.
Tempat kedudukan kendali (locus of control) adalah karakteristik kepribadian yang mengukur sejauh mana orang meyakini bahwa mereka bertanggung jawab untuk peristiwa-peristiwa dalam hidup mereka, dari hasil penelitian menunjukan bahwa orang-orang dengan tempat kedudukan kendali eksternal lebih kecil kemungkinannya untuk memikul tanggung jawab atas konsekuensi-konsekuensi dari perilaku mereka dan lebih besar kemungkinan untuk mengandalkan pengaruh-pengaruh eksternal. Kaum internal lebih mungkin untuk mengandalkan pada standar internal mereka sendiri mengenai benar atau salah untuk memandu perilaku mereka sendiri.
Lingkungan organisasional merujuk pada persepsi individu mengenai pengharapan organisasional, apakah organisasi itu mendorong dan mendukung perilaku etis dengan memberi ganjaran atau meghalangi perilaku tak etis dengan memberikan hukuman, kode etik tertulis, perilaku moral yang tinggi dari manajemen senior, pengharapan yang realistis akan kinerja, penilaian kinerja yang mengevaluasi cara maupun hasil, pengakuan yang tampak, dan promosi untuk individu memperlihatkan perilaku moral yang tinggi, dan hukuman yang tampak untuk mereka yang berperilaku tak etis merupakan beberapa contoh dari lingkungan organisasional yang kemungkinan besar dapat memupuk pengambilan keputusan yang sangat etis.
Oleh karena itu orang-orang yang kurang memiliki rasa moral yang kuat akan kecil kemungkinannya untuk mengambil keputusan yang tidak etis jika mereka dihambat oleh lingkungan organisasional yang tidak menyukai perilaku semacam itu. Sebaliknya individu yang sangat berbudi dapat dicemari oleh suatu lingkungan organisasional yang mengijinkan atau mendorong praktek-praktek yang tidak etis.

Kesimpulan

Dari uraian tersebut diatas, dapat disimpulkan betapa penting arti sebuah keputusan yang harus diambil dan dilakukan oleh setiap personel Polri baik dari tingkat terendah sampai tertinggi, sehingga diharapkan dengan memahami proses pengambilan keputusan yang baik dan benar maka akan dapat dihindari kesalahan-kesalahan akibat perilaku yang salah akibat pengambilan keputusan yang tidak sempurna, yang pada akhirnya dapat menghambat tercapainya visi dan misi organisasi Polri itu sendiri seperti keinginan dan kehendak masyarakat yang dari waktu ke waktu terus meningkat, hal ini seiring dengan dinamika kehidupan masyarakat yang semakin berkembang.
Dengan pengambilan keputusan yang tepat itu pulalah maka Polri akan dapat selalu peka terhadap setiap gejala atau fenomena yang timbul di dalam masyarakat, serta dapat selalu mengembangkan strategi untuk menentukan langkah-langkah yang tepat dalam menghadapi segala macam bentuk tantangan ataupun kendala yang akan dihadapi di dalam pelaksanaan tugasnya, dengan kemampuan yag dimiliki tersebut akan dapat terus meningkatkan citra Polri dimata masyarakat sebagai pelindung, pelayan, pengayom masyarakat dan penegak hukum yang profesional.